TUGAS PPKN BAB 2

TUGAS PPKN

BAB 2 UJI KOMPETENSI 3

A.          Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1.       Sembilan prinsip pokok yang merupakan hasil pemikiran para ahli dibawah ini kecuali....

A.      Prinsip ketuhanan Yang Maha Esa

B.      Prinsip kemanusiaan

C.      Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan

D.      Sistem pemerintahan presidensial

E.       Persatuan dan keragaman

ANSWER : B

2.       Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan....

A.      Presidensial

B.      Republik

C.      Monarki

D.      Monarki absolut

E.       Monarki konstitutional

ANSWER : A

3.       (1) pembubaran konstituante

(2) pembentukan konstituante

(3) pembentukan MPRS dan DPAS

(4) tidak berlakunya UUD 1945

Yang merupakan isi Dekrit Presiden 5 juli 1959 adalah....

A.      1 dan 2

B.      1 dan 3

C.      1 dan 4

D.      2 dan 3

E.       2 dan 4

ANSWER : B

4.       Parlemen dalam sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari....

A.      DPR dan DPRD

B.      DPR dan MPR

C.      DPR dan DPD

D.      MPR dan MK

E.       MPR dan MA

ANSWER : C

5.       Amandemen UUD 1945 tahap pertama mencakup....

A.      6 pasal

B.      7 pasal

C.      8 pasal

D.      9 pasal

E.       10 pasal

ANSWER : D

B.          Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat!

1.      Sebutkan sembilan prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem pemerintahan negara Indonesia!

Jawab :  a. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Cita Negara Hukum dan The Rule of Law

c. Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

d. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan

e. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances

f. Sistem Pemerintahan Presidensial

g. Persatuan dan Keragaman

h. Paham Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial

i. Cita Masyarakat Madani

             2.   Sebutkan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959!

Jawab : a. Pembubaran badan konstituante.

        b. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

        c. Pembentukan MPRS dan DPAS

 3.   Sebutkan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi pada periode 5 Juli 1959-11 Maret 1966!

Jawab : a. Pembubaran DPR hasil pemilu yang kemudian diganti oleh DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

 b. Pembentukan MPR Sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

c. Penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS.

d. Membentuk Front Nasional melalui Penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959.

e. Lahirnya paham nasakom (nasionalis, agama, dan komunisme) yang memberi peluang bangkitnya PKI.

4.   Sebutkan ciri-ciri pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia!

                  Jawab : a. Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.

       b. Wilayah negara terdiri dari 34 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Banten, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan.

      c. Bentuk pemerintahan republik  dengan sistem pemerintahan presidensial.

      d. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Awalnya presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR dengan masa jabatan lima tahun. Namun, mulai pemilu tahun 2004 presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan yang sama.

     e. Kabinet/menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.

    f. Parlemen terdiri dari dua badan (bikameral), yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD adalah anggota MPR. DPR terdiri dari para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Anggota DPD merupakan wakil tiap provinsi. Selain itu, terdapat pula DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang juga dipilih melalui pemilu. DPR mempunyai kekuasaan legislatif dan juga mengawasi jalannya pemerintahan.

   g. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

5.         Sebutkan beberapa perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945!

Jawab : a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1).

b. MPR terdiri dari DPR dan DPD (pasal 2).

c. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat (pasal 6A).

d. Presiden memegang jabatan selama masa  5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (pasal 7).

e. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara, presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan (pasal 16).

f. Pembentukan Komisi Yudisial (KY) tercantum dalam pasal 24B dan Mahkamah Konstitusi (MK) tercantum dalam pasal 24C.

g. Penghapusan GBHN sebagai salah satu tugas MPR.

h. Pencantuman hak asasi manusia (pasal 28A sampai 28J).

i. Anggaran pendidikan minimal 20% (pasal 31).

j. Negara kesatuan tidak boleh diubah (pasal 37).

k. Penjelasan UUD 1945 dihapus.

l. Penegasan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional (pasal 33).